Page 31 - Sejarah IPS_XII_Sem 1_Aji Digdaya_EDIT TIM

37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU No. 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional. Ketika terbentuk “ Kabbinet Indonesia Bersatu “,
kebinet meletakkan landsan operasional politik luar neegri RI pada tiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004-
2009.

B. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia Berikut ini
beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka
mencapai perdamaian dunia.

1. Ikut Memprakarsai dan Menjadi Tuan Rumah Konferensi Asia Afrika (KAA)
Proses terjadinya Konferensi Asia Afrika (KAA) dimulai

ketika diselenggarakan Korefensi Kolombo (Pancanegara I) pada tanggal

28 April –
2 Mei 1954. Perdana Menteri Celyon (Sri Langka) Sir John Kotelawala

mengundang pimpinan pemerintah negara Burma/Myanmar (U Nu), India
(Jawaharal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammad Ali
Jinnah) untuk melakukan pertemuan informal (konferensi) di negaranya.

Konferensi membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.
Hal yang menarik perhatian peserta koferensi diantaranya pernyataan yang
diajukan PM Indonesia, Ali Sastroamidjojo, yang kemudian dianggap memberi

arah pada lahirnya Konferensi Asia Afrika.

Untuk membahas tindak lanjut dari rencana penyelenggaraan KAA, Diadakan
Konferensi Bogor (Pancanegara II) pada tanggal 28-29 Desember 1954. Pada

intinya keputusan Konferensi Bogor adalah Konferensi Asia Afrika jadi
dilaksanakan pada minggu terakhir bulan April tahun 1955; kelima negara peserta
Konferensi Bogor menjadi negara sponsor; negara yang disetujui diundang

berjumlah 25 negara; menerima undangan untuk ikut serta dalam KAA tidak berarti
bahwa negara tersebut akan berubah atau dianggap berubah pendiriannya

mengenai status dari negara-negara lain; konferensi menjunjung tinggi pula asas
bahwa bentuk pemerintahan atau cara hidup suatu negara sekali-kali tidak akan
dapat dicampuri negara lain.

24