Page 37 - Sejarah IPS_XII_Sem 1_Aji Digdaya_EDIT TIM

6. Pemrakarsa Perdamaian untuk Kamboja

Pada tahun 1970, ketika Sihanouk sedang berada di Moskow dalam sebuah
kunjungan kenegaraan, Jenderal Lon Nol melakukan kudeta di Phnom Penh. Lon

Nol lalu menghapus bentuk kerajaan dan menyatakan Kamboja sebagai sebuah
negara republik. Sihanouk tidak kembali ke negaranya danmemilih menetap di
Beijing, Tiongkok. Ia memimpin pemerintahan dalam pelarian. Pada 17 April 1975,

Khmer Merah (Partai Komunis Kamboja) yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil
menggulingkan Lon Nol dan menjadi pemimpin Kamboja.

Pol Pot memerintah Kamboja dengan kejam. Kebijakan Pol Pot mendorong invansi

Vietnam pada tahun 1978 yang dilatarbelakangi pembantaian terhadap puluhan
ribu warga keturunan Vietnam di Kamboja serta perlakuan tidak manusiawi
terhadap para anggota partai komunis pro-Vietnam yang

membantumenumbangkan rezim Lon Nol kala itu. Klimaksnya pada tanggal

10 Januari 1979, intervensi Vietnam secara resmi mengambil alih tampuk
pemerintahan di Kamboja dan mendirikan People’s Republic of Kampuecha (PRK)

yang dipimpin Heng Samrin. Sejak peristiwa tersebut, terjadi perang saudara yang
berlangsung lama dan berlarut-larut. Keadaan Kamboja menjadi porak poranda,
rakyatnya sangat menderita, kekacauan terjadi di mana-mana.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, pendudukan Vietnam atas
Kamboja pada tahun 1979 jelas telah melanggar norma-norma internasional atas
asas non interference and non use of force dan bertolak belakang dengan politik

luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pada tataran regional, konflik Kamboja
di lain pihak juga merupakan rintangan atas terwujudnya Zone of Peace, Freedom
and Neutrality (ZOPFAN) di Asia Tenggara serta pelanggaran atas kesepakatan

Treaty of Amity and Coopertaion (TAC).

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri
ASEAN merasa bertanggung jawab untuk memainkan peran yang penting dalam

30