Page 16 - bingx

2. Sistem Pemerintahan

Majapahit memiliki struktur pemerintaha dam susunan birokrasi yang
teratur pada masa pemerintahan hayam Wuruk. Raja dianggap sebagai
penjelmaan dewa di dunia dan memiliki otoritas politik tertinggi. Perintah raja

biasanya duturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, yang terdiri dari.
a. Rakryan Mahamantri Katrini, biasanya dijabat putra-putra raja
b. Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, dewan menteri yang melaksanakan

pemerintahan
c. Dharmmadhyaksa, para pejabat hokum keagamaan
d. Dharmma-upapatti, para pejabat keagamaan

Dalam Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, terdapat seorang pejabat terpenting
yaitu Rakryan Mahapatih. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri

yang bersama raja ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan. Ketika Gajah
Mada menjabat sebagai Mahapatih, Majapahit berhasil menguasai beberapa
daerah yang sebagai hasilnya terbentuk konsep territorial yang lebih besar, seperti

berikut.
a. Negara Agung, atau inti kerajaan merupakan ibukota kerajaan dan wilayah

Sekitarnya.
b. Mancanegara adalah area yang melingkupi Negara Agung meliputi Pulau Jawa,
Madura, Bali, dan sebagian Sumatra yang wajib membayar upeti tahunan.

c. Nusantara, adalah area yang meliputi Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara,
Sulawesi, Kalimantan dan Semenanjung Malaya, daerah-daerah ini juga harus
membayar upeti tahunan.

d. Mitreka Satata, ditujukan kepada Negara lain yang setara dengan Majapahit
tetapi bukan daerah kekuasaan dari Majapahit seperti Ayutthaya di Thailand,
kerajaan Nakhon di Myanmar, kerajaan Champa di Kamboja dan Yawana

(Annam).

3. Sistem Perekonomian
Kerajaan Mapajapahit memiliki pelabuhan dagang yang strategis yaitu
pelabuhan Hujung Galuh. Kerajaan Majapahit juga mengembangkan pertanian
dan saluran irigasi modern. Sistem pengairan yang dibangun pada masa kerajaan

Majapahit juga dilengkapi kanal-kanal agar terbebas dari banjir dan kekeringan.
Sistem perekonomian Majapahit semakin mau ketika dibawah pemerintahan

hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kegiatan perdagangan semakin
meningkat termasuk dalam hubungan kerjasama politik, sosial, dan budaya.
Untuk menjaga keamanan wilayah perairan, kerajaan Majapahit memiliki armada

angkatan laut.

8