Page 137 - bingx
P. 137

5.  Kebijakan moneter dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut . . . . .
                  a.  Kebijakan uang longgar
                  b.  Kebijakan moneter
                  c.  Kebijakan kontraktif
                  d.  Kebijakan uang terbuka
                  e.  Kebijakan ekspansif

               6.  Berikut ini kebijakan moneter dan fiskal.
                      i. Operasi pasar terbuka.
                     ii. Stabilisasi anggaran otomatis.
                     iii. Mengubah tingkat diskonto.
                    iv. Pembiayaan fungsional.
                     v. Pengawasan kredit secara selektif.
                    vi. Anggaran belanja berimbang.
                   Kebijakan-kebijakan yang termasuk kebijakan moneter terurai pada poin . . . .
                   a.  i, ii, dan iii
                   b.  i, iii, dan v
                   c.  ii, iii, dan iv
                   d.  ii, iv, dan vi
                   e.  iii, v, dan vi

               7.  Kebijakan  mengatur  jumlah  uang  beredar  dengan  memainkan  jumlah  dana  perbankan
                  yang harus disimpan pada bank sentral, disebut . . . . .
                   a.  Kebijakan bank sentral
                   b.  Kebijakan cadangan wajib  minimum
                   c.  Kebijakan cadangan wajib maksimum
                   d.  Kebijakan operasi pasar terbuka
                   e.  Kebijakan fasilitas diskonto

               8.  Kebijakan berikut yang termasuk kebijakan moneter adalah . . . . .
                   a.  Menaikkan tarif
                   b.  Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah
                   c.  Mengadakan pinjaman pemerintah
                   d.  Menaikkan cash ratio
                   e.  Menaikkan operasi pasar terbuka

               9.  Kebijakan  menambah  jumlah  uang  beredar  dengan  cara  membeli  Sertifikat  Bank
                  Indonesia dari masyarakat, disebut . . . . .
                   a.  Kebijakan kredit selektif
                   b.  Kebijakan diskonto
                   c.  Kebijakan cadangan wajib minimum
                   d.  Kebijakan himbauan moral
                   e.  Kebijakan operasi pasar terbuka










                                                                                                              129
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142